Keuntungan secara ekonomis pengembangan tanaman florikultura di negara kita telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari segi volume ekspor yang terus meningkat, didorong oleh bertambahnya permintaan pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang terbuka lebar yang harus diisi dengan volume dan kualitas sesuai dengan permintaan pasar tersebut.Kebutuhan masyarakat terhadap tanaman florikultura mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat karena budaya menikmati keindahan yang sudah ada sejak nenek moyang dan tidak pernah pudar di tengah-tengah masyarakat. Nilai tawar dan nilai jual secara ekonomis pun memberikan nilai tambah tersendiri terhadap produk disebabkan peningkatan permintaan pasar potensial untuk tanaman florikultura tersebut.

Green City dikenal sebagai kota ekologis. Kota ekologis juga dapat dikatakan sebagai kota yang sehat, artinya terjadi keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, yang difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan peran serta dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

• Untuk melaksanakan suksesnya suatu program maka peran serta masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri.
• Setiap kegiatan pembangunan pada umumnya menimbulkan masalah pada lingkungan, oleh karena itu melalui program Green City diharapkan dapat digunakan untuk menggerakkan atau memberdayakan para pelaku usaha agar dapat berkiprah dalam penghijauan di layanan publik. 
• Melalui promosi dan display tanaman hias, misalnya saja di bandara dapat memberikan dampak positif kepada petani tanaman hias berupa peningkatan sosial ekonomi petani, membantu promosi tanaman hias maupun memasyarakatkan penggunaan tanaman hias dalam ruang (indoor).
• Dukungan asosiasi dalam pengembangan program green city antara lain adalah dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, mengedukasi masyarakat, membangun dan menjalin jejaring kerja, mengkampanyekan serta mensosialisasikan kota hijau menuju green life style yang berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam gerakan hijau meliputi penyamaan persepsi, membangun perhatian, meningkatkan kepedulian, memotivasi, bersinergi, berkolaborasi secara berkelanjutan dalam memelihara dan perawatan.
• Terdapat 8 atribut dalan kota hijau (green city) yaitu : Green Planning and Design, Green Open Space, Green Building, Green Energy, Green Water, Green Transportation, Green Waste serta Green Community. 
• Upaya membangun kota dengan prinsip ekologis secara berkelanjutan dapat memberi manfaat dalam bidang ekologi, sosial dan ekonomi dengan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, lestari akan keberlangsungan hidup manusia yang bermanfaat.
• Program pengembangan kota hijau merupakan program kolaboratif dengan inisiatif utama dari pemerintah kota/pemerintah kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Kebijakan dari pemerintah setempat akan semakin menggaung dan menguat apabila didukung oleh peraturan di daerah setempat.
• Launching program Green City tahun 2012 dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Juni 2012 di taman Ahmad Yani, Kota Medan. Acara Launching Green City ini dihadiri oleh Walikota Medan, Wakil Walikota Medan, Dirjen Hortikultura Kementan, Direktur Budidaya dan Pascapanen Florikultura, ibu-ibu PKK Kota Medan, anggota dewan Kota Medan, pimpinan SKPD jajaran pemko Medan, serta unsur koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan. Dari kegiatan launching Green City ini diperoleh hasil sebagai berikut :

1.  
   1. Penandatanganan pakta integritas  sudah dilakukan antara 60 Kota yang mendapatkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) termasuk salah satunya Kota Medan dengan Menteri Pekerjaa Umum RI yang merupakan komitmen menambah ruang terbuka hijau atau kawasan hijau yang jumlahnya mencapai 30 %.
   2. Di kota Medan sudah dibentuk Perda No. 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan tahun 2011-2030 yang mengatur ruang terbuka hijau (RTH) kota Medan seluas 30,58 % dari total luas kota Medan 26,5 ribu hektar.Salah satu faktor yang efektif dalam implementasi program Green City adalah adanya kerangka regulasi yang jelas di masing-masing wilayah.
   3. Dengan digelarnya launching program green city di Kota Medan diharapkan bisa memberikan contoh kepada kota-kota lain yang ada di Indonesia sebagai pelaksana program green city dan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat kota, disamping memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan ekonomi.

• Melalui Green City diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat meminimalisir bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkungan lainnya, sehingga dapat memastikan kehidupan yang lebih baik pada generasi yang akan datang.
• Dengan digelarnya launching green city, diharapkan bisa memberikan contoh kepada kota-kota lain yang ada di Indonesia dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat kota.

Kegiatan Festival Jamur Indonesia 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 September 2012 di lapangan Gasibu Bandung. Penyelenggaraan Festival Jamur Indonesia 2012 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mendukung September “Horti” Ceria 2012, kerjasama antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Serangkaian acara yang dilaksanakan pada September “Horti” Ceria 2012, meliputi : Pekan Raya Tani, Festival Jamur Indonesia, Indonesia Tropical Fruits Festival dan Pertemuan Nasional Pasar Tani. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2012.

1. Dalam rangka promosi, edukasi dan sosialisasi aneka produk jamur kepada masyarakat luas, telah dilaksanakan kegiatan Festival Jamur Indonesia yang ke-2 dengan tema “Hidup Sehat dan Sejahtera Bersama Jamur Nusantara”. Berbagai spesies jamur dipamerkan dalam acara tersebut (jamur kuping, jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, dan jamur kancing) serta berbagai produk olahan jamur, seperti keripik, mi jamur, sate jamur, nuget jamur, sosis jamur, minuman segar dan produk lainnya.
2. Pengunjung Festival Jamur 2012 sampai penutupan diperkirakan sebanyak 2.000 orang, terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, petani, asosiasi komoditas, pelaku usaha, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Rangkaian acara yang dilaksanakan dalam rangka Festival Jamur Indonesia 2012, adalah :

• Inisiasi Pembentukan Kelompok Kerja Nasional Jamur Indonesia (Pokjanas Jamindo) pada tanggal 10 September 2012 dengan agenda pertemuan: pembahasan anggaran dasar Pokjanas Jamindo. Sebelum pembahasan anggaran dasar diawali dengan pengarahan Direktur Jenderal Hortikultura yang menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas inisiasi pembentukan Pokjanas Jamindo dalam upaya pengembangan agribisnis jamur di Indonesia. Pada kesempatan tersebut hadir pula Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Prof.Dr.Ir.Bambang Prasetyo) yang turut memberikan dukungan, baik moril maupun pendanaan bagi pengembangan jamur kedepan.
• Pembahasan Anggaran Dasar Pokjanas Jamindo, dihadiri oleh Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat, Direktur Perlindungan Hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Perguruan Tinggi (IPB,ITB,UNPAD dan Universitas Syah Kuala Aceh). Dari hasil pembahasan diperoleh beberapa butir kesepakatan, sebagai berikut :

1. Dalam rangka upaya pengembangan agribisnis jamur yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan berbasis penelitian, dipandang perlu membetuk “Kelompok Kerja Nasional Jamur Indonesia” (The National Working Group on Indonesian Mushrooms) yang disingkat menjadi Pokjanas Jamindo, yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Pokjanas Jamindo bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergiskan kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan jamur serta kegiatan terkait antar pemangku kepentingan.
2. Sebagai Sekretaris Jenderal Pokjanas Jamindo dijabat oleh Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang keanggotannya berasal dari Kementerian terkait, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
3. Tugas Pokok Pokjanas Jamindo: a) Mengarahkan dan memfasilitasi penelitian dan pengembangan jamur Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang; b) Melakukan pembinaan agribisnis jamur kepada pelaku usaha; c) Meningkatkan motivasi anggota dalam upaya penggalian, penelitian dan pengembangan jamur Indonesia; d) Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang yang ada di dalam Pokjanas Jamindo; e) Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan pelaku usaha jamur.
4. Pembahasan Anggaran Rumah Tangga diagendakan dalam waktu dekat sekaligus menyusun dan merancang program/kegiatan Pokjanas Jamindo Tahun 2013.
5. Ditjen Hortikultura akan memfasilitasi kegiatan berupa pilot model/percontohan perbaikan teknologi & manajemen pemasaran jamur yang berlokasi di Jawa Barat melalui dana APBN tahun 2013.

• Workshop Pengembangan Jamur sekaligus Deklarasi Pokjanas Jamindo yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2012 di Hotel Mitra Bandung. Peserta yang hadir berjumlah 122 orang, berasal dari Dinas Pertanian Provinsi danKabupaten/Kota, Asosiasi Jamur, Pengusaha Jamur, Perguruan Tinggi, BPPT dan LIPI dengan narasumber berasal dari IPB, ITB, LIPI, BPPT, Bank Indonesia dan PT. Indo Evergreen. Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat dan dilanjutkan dengan Laporan Tim Pokjanas Jamindo sekaligus pembacaan Deklarasi Pembentukan Pokjanas Jamindo oleh Dr. Iwan Saskiawan (Pusat Penelitian Biologi, LIPI), dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Pokjanas Jamindo oleh Tim Deklarasi. Dari hasil workshop dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Saat ini kendala yang dihadapi petani jamur terutama di luar Jawa adalah sulitnya mendapatkan jerami dan serbuk gergaji sebagai media tumbuh jamur, namun masalah tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan media alternative seperti onggok casava, tandan kosong kelapa sawit, ampas tebu, limbah sagu, batang singkong dan media kapas. Dari hasil kajian limbah onggok dapat menghasilkan biomassa miselia yang cukup tinggi dan ß glukan murni yang berguna sebagai immunomodulator yang dapat menstimulasi sistem pertahanan tubuh.
2. Pembentukan Mushroom Center diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat, sebagai sarana dan wahana pembelajaran, pusat edukasi dan pemasaran produk jamur mulai dari teknologi budidaya (terutama menghasilkan produk dengan grade yang seragam), teknologi pascapanen dan pengolahan serta akses pasar. Melalui Mushroom Center ini juga, diharapkan produk jamur dapat dimanfaatkan sebagai tonik (dietary supplements) dan obat (pharmaceuticals).

• Lomba Menggambar dan Mewarnai Jamur Tingkat Sekolah Dasar se-kota Bandung, dengan tema “Aku Cinta Jamur Nusantara”. Peserta yang mengikuti lomba menggambar dan mewarnai sebanyak 265 orang dan jumlah ini melampaui target yang ditetapkan panitia (50 orang).
• Lomba Memasak Berbahan Dasar Jamur dengan Tema ”Cita Rasa Kreativitas Menu Sehat dan Hemat Dengan Jamur Nusantara”, dibuka oleh Dirjen Hortikultura didampingi Direktur Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat. Lomba masak ini diikuti oleh siswa SMK, perhotelan dan ibu PKK. Juri yang memberikan penilaian berasal dari Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia Kota Bandung. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Hortikultura menyempatkan diri untuk mencicipi hidangan para peserta lomba, didampingi Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah, Direktur Perlindungan Hortikultura.
• Lomba penilaian stan pameran, meliputi displai produk jamur, pasca panen jamur, olahan jamur, teknologi produksi jamur. Lomba ini diikuti oleh 31 stan, berasal dari Provinsi/Kabupaten (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Kabupten Indramayu, Bandung, Tasikmalaya, Bandung Barat, Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia Subang); Pelaku usaha (PT. Albamas Bali, PT. Indo Evergreen, PT. Bionic Farm Tangerang, PT. Asa Agro Cianjur, PT. Java Mushroom Community Jatim, PT. Jayagiri Jamur Parongpong Lembang); Asosiasi Jamur (MAJI, APJI), Lembaga Penelitian (LIPI, BPPT) dan Perguruan Tinggi (IPB). Keluar sebagai pemenang lomba stan adalah : PT. Albamas Bali (Juara I); Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah (Juara II) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebagai Juara III.

Pertemuan TOT SL – Pascapanen utamanya adalah melatih dan menyampaikan informasi kepada peserta (petugas propinsi/PL I) mengenai penerapan GHP saat kegiatan pascapanen. Pertemuan ini diharapkan dapat mempersiapkan petugas propinsi (PL I) untukdapat melatih petugas kabupaten (PL II) yang nantinya merupakan petugas yang akan memandu dan melaksanakan SL-GHP dengan petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani di daerahnya masing-masing. Hasil pertemuan adalah:

1. Peserta mengetahui peran seorang petugas lapang dalam suatu sekolah lapang (SL) sebagai pemandu atau fasilitator yaitu dengan menjadi moderator, motivator, mediator, dan narasumber.
2. Peserta (PL I propinsi) mengetahui tahapan pelaksanaan SL Pascapanen berdasarkan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang telah disusun.
3. PL I propinsi dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan petani dalam suatu kegiatan pascapanen atau sekolah lapang sebelum menyusun petunjuk lapang SL-GHP di daerahnya masing-masing. Proses identifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan calon sasaran, lokasi,  instansi pelaksana, rencana waktu dan tahap pelaksanaan, serta metode pelaksanaan.
4. Petunjuk Lapang SL-GHP yang perlu disusun PL I harus menggambarkan kondisi faktual kini dan kondisi yang ingin dicapai bila mengimplementasikan GHP, menginformasikan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk mencapai perbaikan, dan perlu dibuat sedetail mungkin sehingga dapat diterapkan pada berbagai kondisi.
5. Petugas Propinsi (PL I) mampu mempersiapkan, membuat penyelenggaraan SL GHP sesuai dengan kebutuhan SL GHP bagi petugas kabupaten/kota (PL 2).
6. PL I propinsi mengetahui tahapan operasional SL-GHP. Alur operasional dalam suatu SL GHP adalah menyusun topik yang akan dianalisis (diperoleh dari pertemuan persiapan atau ballot box test), melakukan analisa/ pengamatan lapang (dengan konfirmasi, koordinasi), membuat agenda/ jadwal SL GHP dan petunjuk lapangan, implementasi SL GHP sesuai jadwal yang dibuat, dan merumuskan rencana tindak lanjut (SL selanjutnya).
7. Dalam melakukan analisa/ pengamatan lapang, Petugas Lapang perlu melakukan identifikasi faktor pendukung (positif), identifikasi faktor penghambat (negatif), dan merumuskan solusi. Hal ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi/koordinasi di lapangan.
8. Petugas propinsi (PL I) mengetahui perlunya pengamatan dan penggambaran hasil implementasi SL GHP di lapang dan melakukan evaluasi pelaksanaan administratif dan teknis SL-GHP.
9. Petugas propinsi (PL I) melakukan praktek identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam kegiatan pascapanen di lapangan (Kunjungan lapang ke Bangsal Kemasan Apel Gapoktan Mulyo III, Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang). Peserta dapat melihat bangsal kemasan yang dibangun secara swadaya dan dimiliki poktan Mulyo III. Poktan Mulyo III telah mendapatkan bantuan alat grading dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur.
10. Petugas propinsi (PL I) mengetahui berbagai metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan SL GHP. Metode-metode yang dapat digunakan adalah ballot box test, diskusi kelompok, dan kunjungan lapang. Sekolah Lapang sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan pastisipatif dimana peserta merencanakan, mengerjakan, menemukan/memecahkan masalah sendiri, serta berazas kemitraan antara pelatih dan peserta.
11. Petugas propinsi (PL I) mengetahui dan mempelajari beberapa topik/ materi pelatihan yang dapat digunakan pada Sekolah Lapang. Materi latihan, praktek dan sarana belajar yang digunakan seyogyanya tersedia di lapangan tempat pelaksanaan SL.
12. Peserta memahami beberapa prinsip penyelenggaraan sekolah lapang, antara lain :
13. Berdasar agroekosistem dan sistem sosial;
14. Pengembangan usaha tani produktif, komersial, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
15. Pengembangan SDM petani dan petugas;
16. Pendekatan teknik belajar dewasa dan peningkatan kompetensi sasaran;
17. Berorientasi pada pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan manfaat terhadap sasaran;
18. Berdasarkan kesesuaian kebutuhan sasaran.